Etika Pada Politik

Etika politik adalah filasafat moral tentang dimensi pilitis manusia, fungsi etika politik adalah dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan apriori, melainkan secara rasional, obyektif dan argumentatif. Adalah salah ketika kita etika politik langsung mau mencampuri politik praktis. Tugas etika politik adalah sebagai subsider: membantu agar rmasalah-masalah ideology dapat dijalankan secara obyektif, artinya berdasarkan argument-argument yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahan. Etika politik tidak mengkhotbai para politikus, tetapi dapat memeberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan-pegangan normative bagi mereka yang mau memiliki kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia.

 

Dalam rangka dimensi-dimensi kesosialan manusia itu dimensi politis manusia mencakup untuk lingkaran kelembagaan hukum dan Negara da sistem-sistem nilai dan idelogi-ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya. Dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut "politis" adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan.suatu tindakan disebut politis apabila menyangkut masyarakat secara keseluruhan. Politisi adalah orang yang mempunyai profesi yang mengenai masyarakat secara keseluruhan.seorang bukan politis pun ,engambil suatu sikap politik apabila ia dalam sikap itu mengacu pada masyarakat sebagai keseluruhan. Dengan demikian dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai dimensi di mana manusia menyadari diri sebagai anggota masyarakat sebagai keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan ditentukan kembali oleh tindakan-tindakannya.

Inti permasalahan etika politik adalah masalah legitmsi etis kekuasaan yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan: denga hak moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka miliki, betapapun kekuasaa seseorang, ia selalu dapat dihadapkan pada tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya.

Bila kita mendengar kata "politik'',maka yang ada dalam benak kita adalah partai-partai politik atau suatu cara yang ditempuh seseorang dalam pencapaian tujuannya.orang sering menyamakan politik dengan kekuasaan, menghalalkan segala cara dengan mengesampingkan pedoman-pedoman hidup demi tercapainya suatu tujuan. Hoogerwerf (1979:45)"siapa memperoleh apa, bilamana, dengan cara apa". begitulah kira-kira gambaran buruk tentang politik. Nilai negative pada politik membuat kita bertanya apa eksistensi politik itu. pada tanggal 5 juli nanti seluruh rakyat Indonesia akan megadakan pemilihan umum untuk memilih seorang calon presiden, pemilu sekarang ini berbeda dengan pemilu sebelumnya karena rakyat sendiri yang akan menentukan pilihan siapa calon presidennya. Dalam masa kampanye para kandidat presiden mengeluarkan buah pikiran untuk menata masyarakat Indonesia pada masa akan datang yaitu berupa visi dan misi yang akan dijalankan.dari semua visi dan misi yang ditawarkan masing-masing kandidat presiden menurut saya tidak ada yang jelek, namun yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana visi dan misi tersebuit bisa dijalankan sesuai harapan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Menurut kusumaatmadja (2004:Online)Seorang politisi yang hanya sekedar cerdas dan berpengetahuan bisa memunculkan visi, namun visi itu tidak menyentuh hati nurani orang banyak karena sang politisi yang pandai tersebut tidak memancarkan nilai-nilaiyang menjadikannya layak dipercaya. visi adalah sekunder dan yang primer adalah moralitas politik.
Problem besar yang telah menyeret negeri ini ke dalam situasi krisis yang paling berkepanjangan adalah hilangnya penghargaan terhadap nilai (value). Nilai-nilai seperti kesederhanaan, kejujuran, ketekunan, kerja keras, serta berbagai nilai positif lainnya semakin tidak dihargai dalam kehidupan masyarakat kita saat ini, malah dicemoohkan.

Budaya instan yang semakin kuat berkembang telah meminggirkan penghargaan terhadap berbagai nilai tersebut. Maraknya korupsi dan politik uang, kasus caleg yang berijazah palsu serta berbagai kasus lainnya, semakin mempertegas betapa saat ini tujuan menghalalkan cara. Demi mempertahankan dan atau meraih kedudukan dan kekuasaan, segala cara dilakukan termasuk menggunakan kekerasan. Membayar menjadi celeg dengan nomor urut jadi sudah menjadi hal yang umum dan wajar, karena jabatan dan kekuasaan dipandang sebagai kendaraan yang efektif untuk secara instant menjadi kaya, ini sekaligus juga meningkatkan status sosial untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan, ungkapan bahwa "politik kotor" menjadi pembenaran terhadapa perilaku politik yang menerabas nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi pegangan bersama hilangnya penghaegaan terhadap nilai memberi montribusi yang sangat besar terhadap kekacauan yang terjadi selama ini dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menjadi pengahambat bagi berkembangnya kehidupan demokrasi yang sehat.hal. ini merupakan upaya awal untuk mengkonsolodasi kembali penghargaan terhadap nilai (value) agar menjadi landasan utama guna menyehatkan kehidupan perpolitikan di tanah air.

Nilai yang dianut oleh seseorang atau komunitas dapat dilihat dari sikap-sikap yang muncul, tidak hanya lewat ucapan. Bahkan salah satu ukuran untuk melihat nilai yang dianut seorang politisiadalah dari pendiriannya dalam menaggapi masalah-masalah kemasyarakatan serta juga sikapnya dalam membawa diri dalam jabatan publik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sikap-sikap dasar dari seorang politisi, karena pendapat serta keputusan politik maupun kompromi-kompromi yang dilakukanya merupakan refleksi dari nilai-nilai politik yang dianutnya.kalau sang politisi tersebut memantulkan konsistensi antara nilai-nilai yang dianutnya dengan gaya hidupnya, dengan caranya berkomunikasi maupun melalui pendekatannya ketika merumuskan keputusan, juga kompromi politik, maka orang tersebut bisa disebut sebagai oaring yang mempunyai integritas.

Kalau publik sudah yakin bahwa seseorang mempunyai integritas, maka dia menjadi orang yang dapat dipercaya dan dengan demikian dapat melakukan tugas politknya dengan modal sosial yang mendasar yang namanya kepercayaan (trust). Pihak yang berpendapat beda, bahkan yang ideologinya beda pun dapat mempercayainya, sehingga perdebatan yang terjadi akan selalu membawa konvergensi. Kalau interaksi politik dilakukan dalam iklim saling mempercayai, maka aka timbul modal sosial yang kedua yaitu harapan (hope).

Cobalah kita renungkan apa yang terjadi di Indonesia yang kita cintai ini. Kalau bisa disimpulkan secara sederhana yang terjadi adalah krisis kepercayaan yang kemudiaan menciptakan hilangnya harapan akan masa depan. Hilangnya kedua modal sosial tadi, yaitu kepercayaan dan harapan, menyebabkan kita tidak kunjung bisa mencari solusi berbagai problem besar bangsa ini seperti korupsi, kolusi, nepotism, kekerasan, ketidakbecusan dan gejala rasa mati.oleh karena itu politik berbasis nilai mempunyai fungsi yang penting dalam memulihkan krisis yang melanda bangsa. Nilai-nilai yang baik jika dipraktekkan oleh seseorang yang punya integritas, akan menciptakan dua modal sosial yang amat berharga yaitu kepercayaa dan harapan. Jika pemimpn konsisten mengembangkan kepercayaan dan harapan maka solusi pun muncul seperti sinar ditengah kegelapan. Ketika itu visi menjadi penting, karena visi itu hanya berguna dalam suasana pencerahan. Oleh karena itu visi hanya berguna sebagai konsekuensi dari nilai.

Menurut pendapat saya setelah membaca artikel diatas yang mengenai etika pada politik adalah memang perlu setiap elemen atau orang dinegara ini memiliki etika dalam hal yang berbau politik, karena bukan saja etika yang selama ini kita kenal pada umumnya bahwa etika politik adalah etika kita terhadap politik itu sendiri. Sebagai contoh pada pemilihan umum bahwa setiap elemen atau lapisan masyarakat yang diberikan hak pilih dituntut harus menggunakan hak  pilihnya dengan benar karena bukan saja suara mereka menetukan negara ini dalam memilih pemimpin yang akan memimpin bangsa ini kedepannya.

Referensi : https://www.facebook.com/GerpolekPendidikan/posts/494186663987521